Optimalkan Pelayanan Wabup dan Sekda Karawang Sidak Disiplin ASN, Pegawai Mangkir Disanksi

KARAWANG JarakMedia.Id  | Pemerintah Kabupaten Karawang terus memperkuat kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN) melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penegakan Disiplin Kehadiran Pegawai yang digelar pada Jumat (29/5/26)  pagi.

Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memastikan optimalisasi pelayanan publik berjalan maksimal.

Monitoring dan evaluasi tersebut dilaksanakan melalui enam tim yang disebar ke sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemkab Karawang. Wakil Bupati Karawang Maslani bersama Sekretaris Daerah Asep Aang Rahmatullah memimpin langsung Tim 4 yang melakukan sidak ke kawasan Pemda 2 dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang.

Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Inspektur Daerah, Kepala Bagian Renkeu, serta Analis SDMA Ahli Muda BKPSDM Kabupaten Karawang.

Dalam arahannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang Asep Aang Rahmatullah menegaskan pentingnya disiplin ASN, khususnya dalam mematuhi jam kerja yang telah ditetapkan. Ia mengingatkan bahwa batas waktu masuk kerja tepat waktu adalah pukul 07.45 WIB dan kelonggaran yang selama ini diberikan semata-mata untuk mendukung optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

“ASN itu dibungkus dengan seragam dan dibalut oleh aturan-aturan. Kemudahan yang telah diberikan jangan disalahgunakan. ASN ini cerdik menyikapi situasi, tapi jangan mengsiasati cuti dengan izin dadakan. Begitu dengar ada sidak baru mengajukan izin, ini tidak berlaku lagi,” tegas Sekda.

Ia menambahkan, pelaksanaan sidak memiliki dua tujuan utama, yakni memantau tingkat kehadiran pegawai serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal tanpa hambatan.

Bagi pegawai yang terbukti tidak hadir tanpa alasan yang sah, Pemerintah Daerah akan memberikan sanksi berupa kewajiban mengikuti apel khusus pada Senin mendatang di Plaza Pemda Karawang.

Pemkab Karawang juga menegaskan tidak akan ragu mengambil langkah lebih lanjut apabila tingkat disiplin pegawai tidak mengalami perbaikan. ASN diminta untuk menjalankan kewajiban dengan penuh tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat.

“Kalau mentalitas kerja tidak siap berubah, maka apel bisa dilakukan setiap hari bagi pegawai,” lanjutnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Karawang Maslani menekankan bahwa tingkat kehadiran pegawai dan kebersihan lingkungan kerja menjadi perhatian utama pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Kehadiran dan pelayanan kebersihan kerja menjadi prioritas utama kita. Kita harus kerja bersama dan mendukung penuh program Pak Bupati,” ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Kepala BKPSDM Kabupaten Karawang, Jajang Jaenudin, memaparkan hasil monitoring kehadiran pegawai. Dari total 3.136 pegawai, sebanyak 1.975 pegawai menjalankan work from office (WFO) atau 90,72 persen, sementara 853 pegawai menjalankan work from home (WFH) atau 27,20 persen.

Selain itu, tercatat 210 pegawai cuti atau 6,70 persen, 35 pegawai sakit atau 1,12 persen, 17 pegawai lepas piket atau 0,54 persen, serta 9 pegawai dinas luar atau 0,29 persen. Sementara itu, pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan tercatat sebanyak 37 orang atau 1,18 persen.

Ia menegaskan, bagi pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan selain diwajibkan mengikuti apel khusus pada Senin, 1 Juni 2026, juga akan menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP).

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, Pemerintah Kabupaten Karawang berharap budaya disiplin ASN semakin meningkat sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif, profesional, dan berkualitas. ***

Editor  : Syarip Hidayat